Badan Gizi Nasional (BGN) merevisi sejumlah kebijakan setelah kasus korupsi menyeret para petingginya. Dari langkah-langkah yang diambil, penghentian sementara tidak masuk daftar.

Apakah strategi BGN akan membuahkan hasil? Lalu, mengapa Presiden Prabowo Subianto tak memutuskan untuk menyetop makan bergizi gratis (MBG), seperti yang diminta sebagian masyarakat?

Menurut BGN, tujuan besar dari langkah-langkah ini adalah "penataan kembali" (refocusing) program MBG. Belakangan, mereka melontarkan bermacam rencana untuk perbaikan kebijakan secara keseluruhan.

Selama masa libur sekolah, misalnya, BGN berujar bahwa MBG tidak dikirim. Insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, pun dihentikan. Selain itu, target penerima manfaat MBG akan dikoreksi.

Baca Juga

KDMP

Koperasi Merah Putih dan Risiko Kriminalisasi Kepala Desa: Ketika Desain Kebijakan Mendahului Kepastian Hukum

24 Juni 2026

BGN mencontohkan sedang mempertimbangkan mencabut kelompok siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari cakupan penerima MBG.

"Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," papar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, di Jakarta, Rabu (17/06).

Demo menolak MBG, beberapa waktu terakhir, mencuat ke permukaan, dimotori dari elemen mahasiswa sampai perempuan. Minggu kemarin, aliansi sipil menggeruduk serta 'menyegel' kantor BGN. Tuntutannya: setop MBG.